SorotInformasi.com, Banjarbaru – Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) menyoroti langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan yang mencabut akreditasi salah satu lembaga pemantau dalam rangkaian Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2025. (10/05)
Menurut LS Vinus, peristiwa ini menjadi peringatan penting bagi lembaga pemantau pemilu untuk selalu memahami dengan baik peran, fungsi, dan batas kewenangan mereka dalam proses pemilu.
Koordinator LS Vinus Kalsel, Muhamad Arifin menegaskan bahwa lembaga pemantau pemilu sejatinya adalah pihak yang bekerja secara independen, netral, dan objektif. “Ketika sebuah lembaga melampaui batas itu, maka itu bukan lagi pemantauan, tapi penyimpangan,” tegas Arifin.
Arifin juga menjelaskan bahwa akreditasi bukan sekadar simbol legalitas administratif, tetapi juga merupakan simbol komitmen etis terhadap profesionalisme dan integritas dalam demokrasi. Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh langkah tegas KPU Kalsel yang mencabut akreditasi lembaga yang dinilai keluar dari koridor etik.
“Langkah ini bukan bentuk penghukuman, melainkan proses evaluasi untuk menjaga kualitas pemilu. Dalam demokrasi yang matang, evaluasi harus diterima dengan jiwa besar,” ujar Arifin.
LS Vinus berharap lembaga yang akreditasinya dicabut dapat bersikap legowo dan menjadikan keputusan tersebut sebagai bahan introspeksi, bukan saling menyalahkan. Arifin menekankan bahwa menjaga kualitas demokrasi adalah tanggung jawab bersama dan pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
LS Vinus juga memberikan apresiasi kepada KPU yang dianggap tidak hanya berfokus pada aspek teknis pemilu, tetapi juga menjaga kualitas dan kredibilitas demokrasi. “Ketegasan seperti ini sangat penting untuk melindungi integritas pemilu dan mencegah praktik-praktik yang bisa merusak kepercayaan publik,” tambahnya.
Sebagai lembaga pemantau yang independen, LS Vinus berkomitmen untuk terus mendorong praktik pemantauan yang edukatif, konstruktif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. “Kita tidak hanya bertugas hadir di TPS atau mencatat pelanggaran administratif, tetapi juga memastikan kehadiran kita tidak menjadi bagian dari polarisasi atau sumber ketidakpastian hukum,” tutup Arifin.